Onar Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Ini Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.
“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.
“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Ribut Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Ini Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Ribut Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Demikian Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan berkomitmen mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan berkomitmen mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Ribut Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Ini Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.
“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.
“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Onar Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Semacam Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Ribut Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Semacam Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Onar Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Semacam Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Ribut Buwas dan Mendag soal Impor Beras, Demikian Pandangan Sandiaga Uno
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.
“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.