Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.
Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.
“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.
“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.
“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.
Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.
Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.
“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.
Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.
Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.
“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.
Checking your browser before accessingPlease enable Cookies and reload the page. This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please allow up to 5 seconds… |