Promo Rumah Murah

Promo Rumah Murah - Owning a Home Is Everyone's Dream to Make His Family Happy, INSYAALLAH We Help PEOPLE MAKE A DREAM Have A Home, But There Are No Fees for Advances ?? How ??
Bismillah We Provide WIDE PROGRAMS
- A House with NO ADVANCE or ZERO DP
- BOOKING FEE 5JT Directly AKAD
- FREE OF EDUCATION COST & ALL FEES
- SHARIA KPR WITHOUT RIBA
- CASH STAGE WITHOUT RIBA FREE INTEREST
  2 YEARS
- AC / CANOPY LIVE GIFT
- EASY KPR PROCESS WITHOUT RIBET,
  WE'RE THE URUS

REST ONLY 6UNIT: 2 READY STOCK & 4 ​​INDENT
LIMITED STOCK, WHO QUICKLY ENTERED FEE BOOKING, WE DIRECT PROCESS.

MODEL HOUSE & SPECIFICATIONS CAN REQUEST, According to the wishes of our beloved Costumer

Ready Stock: 42/84 500M
+ Excess Land

Family Residential in the City, Friendly Prices, Green Beautiful Environment NyamaN
AspaL Complex Road
One Gate System (1 Entrance and Exit)
Security Post 24 Hours

Location: Jl H Sulaeman _ SawangaN DEPOK
Strategic location :
10 Minutes SawangaN TOL
20 Minutes Citayam Station
2 KM main highway: Jalan Raya Muchtar
5 Minutes DEPOK Hospital & PERMATA Hospital
Near elementary school, middle school, high school
25 minutes Margo City Mall - Margonda Depok
Modern Shopping Centers & Markets
Pondok Zidane Tourism
15 Minutes Kubah Mas Mosque Depok

We intend to sell homes for the community without Hoax & No Tip2 promos, ADVERTISING ADVERTISING REALITY

MONGGO SURVEY LOCATION & COME TO OUR OFFICE: Head Office
Jl. Sawangan Permai Ruko RoyaL Office Complex Blok B6


HOUSE CHEAP BERKAH KPR SYARIAH NO RIBA ...

WE HELP PEOPLE MAKE A DREAM HAVE A CHEAP HOUSE WITHOUT ADVANCES & FREE COST
BERKAH FREE RIBA

"BECAUSE HAVING A HOUSE IS A AZAZI HUMAN RIGHT & COUNTRY RIGHTS HEHE ..."

THAT IS IMPORTANT HAPPY COSTUMER ...

FUNNiSA ViLLAGEs Depok
Super 88 Property
Indo Property Light
Jabodetabek Cheap Houses

Greetings Blessing House Without Usury

CONTACT US: 089516791701

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan bersepakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bermufakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan berkomitmen mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bermufakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jika pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bermufakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jika pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jika pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bermufakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan berkomitmen membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Jika pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan bermufakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan berkomitmen mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan berkomitmen membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bersepakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jika pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, apabila cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan berkomitmen membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan bermufakat membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bersepakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bermufakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan berkomitmen membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan bermufakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan berkomitmen membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan berkomitmen membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan berkomitmen mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan berkomitmen mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya sepatutnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa sepatutnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan bermufakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan berkomitmen membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan persoalan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Bila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bermufakat membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya patut dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, sekiranya cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita mesti sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa seharusnya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meski BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Jikalau pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya kelihatan terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malah menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya seharusnya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan berkomitmen membenarkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita seharusnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Apabila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa patut impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bersepakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan permasalahan impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita sepatutnya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah sesungguhnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jika memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jikalau cukup mengapa wajib impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Sekiranya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Sedangkan BPS dan Kementan bermufakat membetulinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan keadaan sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya semestinya dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan kelihatan apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Jikalau memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar keadaan seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dilaksanakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan bermufakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno turut berkomentar soal polemik antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan dilema impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita semestinya sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan menonjol apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Seandainya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, jika cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya tampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang pas.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, pun menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Walaupun BPS dan Kementan berkomitmen membetulkannya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan situasi sulit impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita wajib sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya mesti dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan nampak apakah hakekatnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Sekiranya memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, bila cukup mengapa mesti impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di seluruh kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya menonjol terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Apabila pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dikerjakan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak ideal lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bersepakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno ikut serta berkomentar soal pro kontra antara Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

Sandiaga mengatakan problem impor beras dapat dirunut dari data yang dimiliki pemerintah sentra yang ada di tingkat kementerian.

“Kita patut sinkronkan data sebab data antara Kemendag dan Kementan (Kementerian Pertanian) kini berbeda, mulanya wajib dari situ,” ungkap Sandiaga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sesudah data disinkronkan, Sandiaga mengatakan dari situ akan tampak apakah sebetulnya Indonesia memerlukan impor beras atau tak.

“Bila memang kurang berarti tak ada jalan lain kecuali impor, seandainya cukup mengapa semestinya impor,” tegas Sandiaga.

Oleh sebab itu Sandiaga minta pemerintah sentra dalam hal ini Presiden untuk menertibkan data-data yang ada di segala kementerian, institusi, dan BUMN.

Supaya semuanya nampak terang dan transparan sehingga dapat diambil kebijakan yang ideal.

“Seandainya pemerintahnya tegas karenanya akan diambil keputusan tegas untuk kepentingan semuanya, serta agar kondisi seperti ini tak terus bergulir,” pungkasnya.

Sebelumnya Buwas mengkritik kebijakan impor beras yang dijalankan Mendag Enggartiasto untuk Bulog yang menempuh angka 2 juta ton.

Buwas mengatakan kebijakan impor hal yang demikian tak pas lantaran stok beras di gudang Bulog telah menempuh 2,2 juta ton, malahan menempuh 3 juta ton sebab masa panen belum selesai.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data dari Kementerian Pertanian.

“Data sebesar itu ke mana perginya? Meskipun BPS dan Kementan bermufakat mengkoreksinya,” sebut Darmin di hari yang sama di Istana Negara.